Dalam rangka perayaan tahun baru imlek dan bentuk solidaritas, kita perlu memberi penghormatan dan pengakuan atas perjuangan-perjuangan komunitas Tionghoa di Nusantara dan kontribusi mereka kepada revolusi Indonesia. Solidaritas antar marhaen Pribumi dan marhaen Tionghoa adalah solidaritas kelas yang menjembatani sekat etnis melawan musuh bersama, yakni kolonialisme, imperialisme, dan kapital.
Apa watak sebenar dari komunitas Tionghoa kontras dengan stereotip borjuis? Mengapa pemahaman sejarah komunitas Tionghoa di nusantara penting bagi perjuangan kita sebagai massa? Kelompok Tionghoa awalnya datang sebagai kelompok sinkek (新客), yakni kelompok pendatang yang seringkali pekerja keras, serta buruh kontrak atau pedagang kecil. Namun, jaman sekarang sudah hampir tidak ada lagi perpindahan, melainkan membentuk kelompok baru atau kelompok peranakan yang disebut kiaoseng (华侨生). Dalam bentuk solidaritas kepada kelompok Tionghoa dalam perjuangan revolusioner kita, maka kita juga harus mengetahui sejarah datangnya serta perjuangan pendatang-pendatang asal Tionghoa. Walapun ide seorang marhaen, atau marhaenisme sendiri berfokus kepada petani kecil dan buruh lokal, secara sosiologis, kelompok-kelompok Tionghoa, lebih spesifik lagi mereka yang bagian dari kelompok sinkek dan pekerja buruh kontrak, beresonan dengan definisi seorang marhaen.
Siapa yang menjadi parasit komunitas masyarakat Tionghoa dan siapa juga yang menjadi basis kekuatan progresif? Memang betul ada juga kelompok Tionghoa seperti kapitain der chinezen, ataupun juga bagian aristokrat atau borjuis dari jejaringan bambu zhuwang (竹網), namun tidak menutup juga bahwa ada juga (mayoritas dari) kelompok Tionghoa yang bekerja sebagai pengrajin kecil, buruh pelabuhan, atau juga buruh lahan dan tambang. Beberapa dari kelompok marhaen Tionghoa ini memiliki alat produksi mereka sendiri. Akan tetapi, sama seperti seluruh dari kelompok Marhaen, mereka hidup dengan ketergantungan yang tinggi, dikarenakan eksploitasi sistematis yang mengambang batas pertahanan hidup mereka. Mereka menyandang nasib yang sama seperti saudara-saudara Indonesia mereka sebagai seorang marhaen. Secara historis, mayoritas dari kelompok Tionghoa dulunya ialah petani kecil, buruh kontrak, serta pengrajin kecil. Maka, mereka juga termasuk korban dari struktur ekonomi kolonial yang mengistimewakan kalangan kolonial Belanda atau Eropa. Seorang buruh sinkek dicekik oleh poenale sanctie (dari koelie ordonnantie 1880), yakni penggunaan hukuman fisik bagi buruh kontrak yang tidak mematuhi kontrak kolonial belanda. Ribuan kuli sinkek bekerja di perkebunan tembakau Deli yang menjadikan mereka sebagai tulang punggung produksi berdampingan juga dengan buruh Jawa. Salah satu kasusnya ialah saat Maatschappij Jacob Nienhuys mencambuk tujuh kuli Tionghoa secara kejam hingga wafat. Terkadang, tuan lahan mencekik buruh sinkek dengan sengaja melalui adiksi judi, sampai titik dimana mereka berhutang kepada perusahaan yang memaksa mereka memperpanjang kontrak terus-menerus. Tidak berhenti disitu, buruh Tionghoa seringkali dianiaya oleh tandil perusahaan. Untuk mengenal serta memaklumi marhaen Tionghoa dan nasibnya adalah hal yang sangat amat penting untuk memahami kontribusi dan perjuangan kelompok Tionghoa pada perjuangan revolusioner Indonesia di bawah penindasan yang sama.
Dalam komunitas Tionghoa terdapat juga kontras sosiologis dalam komunitas mereka sendiri. Seperti stereotipe Tionghoa sebagai kelompok borjuis, berasal dari sebagian kecil elit Tionghoa yang berasal dari jejaring Zhuwang, yang memilih jalur kompromi dengan borjuis dan sistem kolonial sebagai perantara ekonomi. Namun, mayoritas mutlak dari kelompok Kiaoseng masih terkait dalam kelompok marhaen. Mereka, yakni kaum buruh urban yang terus terancam oleh kemiskinan, terpaksa harus bekerja lebih keras. Divergensi yang memperkuat kontras sosiologis komunitas Tionghoa didorong oleh kebijakan kolonial yang mendorong sebagian kelompok Tionghoa untuk menjadi agen kolonial(kapitain) Belanda. Meskipun begitu, nasib sinkek dan pribumi tetap bersatu dalam nasib yang sama. Seringkali, mereka hidup di pemukiman kumuh, membagi beban dan sengsaraan mereka bersama dikarenakan sistem kolonial pada saat itu.
Sejarah perjuangan komunitas Tionghoa tidak berhenti dengan pengalaman mereka membagi nasib yang sama dengan buruh pribumi, namun juga perjuangan revolusioner mereka. Pada tahun 1920-30, lebih tepatnya era dimana nasionalisme Indonesia berada di puncaknya, saat itu situasi politik komunitas Tionghoa terpecah belah menjadi cabang cabang mereka sendiri. Seperti Sin-Po, Chung Hwa Hui. CHH sendiri ialah gerakan pro-Belanda oleh kalangan elit Tionghoa yang menyetarakan hukum komunitas Tionghoa dengan Eropa. Memang dasarnya CHH sebagai penjilat Belanda, mereka ikutserta dalam mendorong integrasi politik etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Namun, di sisi lain, ada juga Indonesierschap dari Liem Koen Hian. Ide dan perjuangan Liem Koen Hian sendiri bertentangan dengan CHH, melainkan menyisi kepada marhaen Indonesia. Liem Koen Hian justru mendorong integrasi etnis Tionghoa dengan politik Indonesia.
Titik krusial dalam perjuangan Tionghoa sebagai saudara revolusi ialah terbentuknya Partai Tionghoa Indonesia di Surabaya. Partai tersebut dibenuk Liem Koen Hian dan memiliki tokoh penting seperti Kwee Thiam Tjing. PTI menjunjung tinggi integrasi dengan Indonesia dan ikutserta dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonial Belanda pada saat itu. PTI juga menjunjung nilai sosialis, sama seperti nilai-nilai revolusioner marhaenis. Tesis Indonesierschap masih menjadi bagian besar dari PTI. Dengan memproklamasikan “ke-Indonesiaan” PTI, maka sama seperti menyerahkan hak istimewa mereka sebagai orang asing/orient demi berdiri bersama marhaen Pribumi untuk berjuang bersama melawan hierarki kolonial Belanda. Menurut Liem sendiri, Indonesia bukanlah suatu identitas dari darah keturunan atau etnis, melainkan takdir dan nasib bersama, serta komitme dalam pergerakan dan perjuangan revolusi bangsa. Selama seseorang hidup dengan nasib, komitme, dan nilai seorang Indonesia, maka mereka ialah orang Indonesia. Maka dari itulah perbedaan PTI dan golongan-golongan tionghoa lainnya yang membangun landasan mereka dengan solidaritas dibanding sekat-sekat primordial.
Apa buki komitmen dari PTI dan Liem Koen Han mendukung integrasi dan kedaulatan politik Indonesia melawan elit-elit Tionghoa? Pertukaran antara PTI dan CHH, PTI secara eksplisit menolak ide-ide CHH sebagai ide kapitalis. PTI sendiri berbalikan dengan CHH, dimana PTI merepresentasikan wong-wong cilik/marhaen dibandingan kaum borjuis tuan tanah atau elit kolonial. Liem Koen Hian mempersenjatai koran Sin Tit Po miliknya untuk mengkritik landasan kapitalis Oei Tiong Ham sebagai “Raja Gula Dari Jawa”. Liem Koen Hian mencetus bahwa golongan elit Tionghoa ialah parasit bagi kedua marhaen Pribumi dan Tionghoa, dan pembebasan marhaen Indonesia ialah satu-satunya jalan pembebasan marhaen Tionghoa. PTI juga sempat membentuk aliansi GAPI dan ikutserta dalam mendukung pembentukan parlemen Indonesia dan gerakan Mei 1939.
Marhaen Tionghoa juga ikutserta dalam perang gerilya (kemerdekaan) 1945-49 dalam bentuk militia atau pasukan bela diri. Mereka adalah anak-anak dari buruh tambang dan tani yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan harga mati. Para pejuang Tionghoa ikutserta berperang di Tangerang, Medan, Surabaya, sebagai kaum marhaen dan bukan elit-elit Tionghoa. Di bawah sepatu lars imperialisme Jepang, komunitas Tionghoa memikul penderitaan yang sama dengan saudara pribumi dalam berkedok 3A dan Romusha. Tak terhitung jumlah marhaen Tionghoa yang memilih untuk memberontak serta memilih jalan gerakan kiri Indonesia. Memasuki perang kemerdekaan (pasca-1945), banyak marhaen Tionghoa yang terlibat dalam pemberontakan 1945-1949. Meski berdiri di atas kedua duri; dicurigai oleh pasukan Republik, dan ditarget oleh pasukan Belanda. Namun para pejuang Tionghoa juga tetap berkontribusi dalam perang kemerdekaan dalam logistika, seperti penyelundupan persenjataan dan sumber daya. Tak sedikit juga pejuang Tionghoa yang menggunakan bisnis kecilnya untuk mendukung pasukan Republik dengan mendanai pejuang kemerdekaan atau menyelundupi perlengkapan melewati pertahanan Belanda. Meskipun banyaknya pengorbanan darah dan aset mereka demi menegakkan kedaulatan dan pembebasan rakyat, pengorbanan mereka sayangnya seringkali hanya berbentuk dalam catatan kaki sejarah resmi.
Pasca-kemerdekaan republik, banyak dari komunitas Tionghoa menghadapi polemik antar: Asimilasi dengan Indonesia? Integrasi dengan Indonesia? Namun, kita perlu juga membedakan apa beda dari asimilasi dan integrasi. Untuk mengasimilasi komunitas Tionghoa menjadi “Indonesia”, maka perlunya penghapusan berskala besar. Seperti lembaga LPKB, mendorong ide melting pot atau menghapus identitas Tionghoa (dalam nama, keperccayaan, bahasa, atau budaya) demi mempersatukan komunitas Tionghoa dengan “Indonesia”, layaknya seorang Jawa atau Sunda. Sedangkan, integrasi mendorong persatuan politik dan sipil komunitas Tionghoa dengan Indonesia. Seperti, dalam aksi politik, rana hukum, mereka adalah orang Indonesia, tanpa mengeradikasi identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Memaksakan warga Tionghoa untuk berhenti menjadi seorang “Tiongha” adalah pelanggaran kesetaraan dalam revolusi, dimana mereka juga berkontribusi dalam politik serta bertumpah darah dalam perjuangan kemerdekaan.
Pada tahun 1950-60, gerakan BAPERKI (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang dipimpin oleh Siauw Giok Tjhan mendorong integrasi komunitas Tionghoa dengan Indonesia tanpa harus menyerahkan identitas Tionghoa mereka. Diskriminasi sendiri ialah produk dari imperialisme, dan hanya dibawah sosialisme maka Indonesia dapat terbebaskan dari diskriminasi. Dibawah URECA (Trisakti), Baperki membangun edukasi sebagai alat revolusi, dimana sekolah-sekolah ini bukan hanya untuk masyarakat Tionghoa namun untuk seluruh warga Indonesia. Baperki sendiri memiliki rivalri kepada lembaga bertentangan seperti LPKB dibawah Kristoforus Sindhunata dan Harry Tjan Silalahi yang saat itu ditunjang oleh pasukan militer dan golongan-golongan katolik. LPKB sendiri percaya bahwa adanya identitas Tionghoa berarti provokasi rasial sendiri. Untuk mengatasi provokasi tersebut, mereka percaya dalam melarutkan identitas Tionghoa dalam melting pot Indonesia. Baperki berada di sisi “massa”, yakni kelas marhaen, buruh Tionghoa. Dibandingkan LPKB yang berdiri untuk elitis Tionghoa sebagai escapism borjuis. Namun, gerakan-gerakan massa Tionghoa dieliminasi oleh Orba pasca-G30S PKI, dipenjaranya Siau Giok Tjhan dan pengambil alihan URECA menjadi Trisakti. LPKB pun pada akhirnya menang dikarenakan model asimilasi mereka yang dijadikan kebijakan negara dibawah Orba.
Maka pertanyaannya adalah, apa tujuan akhir marhaenis dalam melawan stratifikasi antar golongan dan etnis dalam perjuangannya?
Meski kita perlu mencamkan integrasi sebagaimana diperjuangkan oleh Baperki sebagai gerakan perlawanan penghapusan identitas terpaksa, kita juga perlu realistis bahwa integrasi, semacam sekadar berdampingan tanpa adanya upaya untuk saling melarutkan diri dapat menghasilkan sekat primordial yang halus yang membibitkan chauvinisme rasial atau divide et impera yang menghambat solidaritas marhaen. Keharmonisan total dapat dibentuk tanpa adanya asimilasi ala LPKB yang mendorong dominasi budaya, dikarenakan kegagalan mereka dalam meahami identitas adalah hasil organik sejarah. Upaya untuk saling melarutkan diri yang saya maksud ialah sintesis secara bersama dan aktif, bukan pelarutan satu bangsa kedalam kebudayaan Pribumi (seperti Tionghoa dan Pribumi yang unilateral), namun proses peleburan dialektis, hingga kebudayaan antar-kelompok seperti Tionghoa, Arab, Pribumi, baik Jawa atau Sulawesi, saling berinteraksi dan melarutkan identitas primordial ke dalam wadah kebudayaan “ke-Indonesiaan” yang baru. Tujuannya ialah menciptakan satu kebudayaan horizontal tanpa stratifikasi budaya pendatang, pribumi, atau juga pribumi timur dan barat menjadi identitas “ke-Indonesiaan” yang baru. Hanya dalam kesadaran kelas yang murni seorang marhaen Tionghoa dan marhaen Pribumi tidak melihat identitas, budaya, etnis, sebagai batasan namun sebagai comrade marhaen dalam perjuangan marhaenis.
Maka, perlunya kita untuk mengetahui sejarah panjang yang sudah kita lewati bukan sekadar kertas yang sudah menguning namun juga dialektika perjuangan kelas yang saat ini belum diselesaikan. Komunitas Tionghoa, meskipun stereotipe “orang Cina kaya”, tidak menutupi sejarah dan nasib kesengsaraan bagi marhaen-marhaen Tionghoa yang menolak cara hidup borjuis, atau secara simpelnya ditindas oleh kapitalisme. Persatuan marhaen Tionghoa dan Pribumi adalah senjata yang paling ditakuti oleh imperialis, borjuis komprador, dan elitis birokrat-kapitalis yang menginginkan Indonesia untuk tetap terpecah belah. Maka, Pembebasan rakyat, termasuk rakyat dengan etnis Tionghoa, tidak akan terwujud di luar pembebasan marhaen Indonesia, sejatinya tidak ada integrasi dibawah sistem eksploitatif.